1. Sopir Trayek Resmi Mogok Massal di Gerbang Wisata Mendolo, Tolak Persaingan Tak Sehat
Apa Kabar Magelang – Sopir Trayek Resmi Ratusan sopir yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Dieng–Batur (PPDB) melakukan aksi mogok massal di Gerbang Wisata Mendolo. Mereka menuntut penertiban angkutan bak terbuka yang memasuki trayek wisata tanpa izin sehingga menggerus pendapatan sopir resmi.
Ketua PPDB, Turiyan, menyebut praktik tersebut merusak ekonomi sopir legal dan menyalahi aturan keselamatan penumpang. Dia menegaskan bahwa meski sudah menyampaikan protes kepada Disperkimhub Wonosobo, belum ada tindakan nyata yang diambil
Aksi yang dimulai pada pukul 08.00 itu menyebabkan sejumlah sopir tetap berada di lokasi sepanjang hari, sambil mengangkut penumpang pendakian Dieng secara bergiliran agar tetap ada pemasukan minimal.
2. Sudut Human-Interest
Sopir Trayek Resmi Dieng–Batur: Hidup Bergantung pada Trayek, Kini Terancam
Bagi sopir trayek resmi seperti Pak Amin, trayek Dieng–Batur bukan sekadar pekerjaan—melainkan penghidupan keluarga. “Kami sudah bertahun-tahun beroperasi dengan izin dan aturan. Sekarang tergerus oleh bak terbuka,” ujarnya sambil menatap kendaraan miliknya
Mogok massal di gerbang wisata itu dilakukan bukan karena senang anarki, tapi demi menyelamatkan mata pencaharian. Aksi tersebut kerap diwarnai harapan agar pemerintah segera bertindak adil dan menindak angkutan ilegal.
3. Analisis Kebijakan & Pengawasan Trayek
Trayek Resmi vs Angkutan Ilegal: Penegakan Trayek Wisata di Ujung Pedesaan
Munculnya angkutan bak terbuka meresahkan karena membawa penumpang ke wisata Gunung Prau tanpa memenuhi standar keselamatan—saat sopir resmi justru mematuhi prosedur trayek dan roda usaha formal.
Hingga kini, belum ada langkah tegas dari Disperkimhub Wonosobo untuk menindak operasional ilegal tersebut. Sehingga, mogok massal dari sopir resmi menjadi satu-satunya alat protes yang mereka miliki.
4.Saat Infrastruktur Wisata Melahirkan Ketidakadilan: Trayek Resmi vs Abal-abal
Terminal Mendolo adalah pintu gerbang wisata Dieng, tetapi ironisnya, pengelolaan transportasinya kurang inklusif terhadap sopir resmi. Ketika moda ilegal bertumbuh, justru membawa beban sosial dan ekonomi lebih besar kepada mereka.
Pemerintah perlu mengambil peran sebagai wasit yang adil—melindungi sopir berizin sekaligus menegur praktik ilegal yang mengganggu tatanan trayek resmi dan keselamatan publik. Inilah esensi modernitas transportasi: bukan sekadar infrastruktur, tetapi keadilan dan reputasi pelayanan publik.
Ringkasan Perspektif
Gaya Artikel | Sorotan Utama |
---|---|
Berita Tegas | Mogok massal sopir trayek legal, tuntutan penertiban angkutan ilegal |
Human‑Interest | Kisah sopir sehari-hari yang terdampak, perjuangan hidup keluarga |
Analisis Kebijakan | Evaluasi kebijakan transportasi wisata dan kurangnya penegakan trayek |
Opini Reflektif | Kritik sistem transportasi: perlindungan sopir legal vs praktik ilegal |