Layani Belasan Ribu Siswa Tak Satu pun SPPG di Madiun Kantongi SLHS: Kualitas Pendidikan Dipertanyakan
Apa Kabar Magelang – Layani MBG Belasan Ribu Di tengah semangat reformasi pendidikan nasional melalui program MBG (Merdeka Belajar Guru), realitas di Kabupaten Madiun menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Dari seluruh Satuan Pendidikan Pelaksana Program Guru (SPPG) yang bertugas mendampingi ribuan guru dalam skema baru ini, tidak satu pun yang mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Hasil Supervisi).
SLHS merupakan indikator utama kelayakan lembaga pelaksana dalam hal kualitas pelatihan, metode supervisi, serta kesiapan fasilitas pendukung. Tanpa sertifikat ini, lembaga seharusnya belum memenuhi syarat sebagai mitra sah dalam program penguatan kompetensi guru.
Belasan Ribu Siswa Jadi Taruhan
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib belasan ribu siswa yang menjadi bagian dari proses belajar-mengajar yang dilayani oleh guru-guru peserta program. Dengan kualitas pembimbing dan pelatihan yang tidak terverifikasi oleh supervisi nasional, maka output pendidikan pun dinilai rawan inkonsistensi.
Kita bicara soal generasi masa depan, tapi justru tahapan dasar seperti supervisi kelembagaan diabaikan. Ini berisiko,” ujar Retno Wibowo, pemerhati pendidikan dari LSM Kawal Sekolah.
Menurut Retno, ketidaksiapan ini bukan semata kesalahan sekolah atau guru, tetapi lebih pada lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, dan pelaksana teknis di lapangan.
Baca Juga: Penembakan Massal di Sydney Assad Nyaris Tewas Diracun
Layani MBG Belasan Ribu Program Jalan, Sertifikasi Belum Beres
Ironisnya, meskipun SLHS belum dikantongi oleh satu pun SPPG di Madiun, pelaksanaan program MBG tetap berjalan. Guru-guru tetap mengikuti pelatihan, supervisi, hingga pendampingan kurikulum. Padahal, tanpa SLHS, lembaga pelaksana tidak bisa diverifikasi kapasitasnya secara nasional.
Kami menjalankan program karena instruksi pusat, tetapi memang untuk SLHS masih dalam proses,” aku salah satu kepala SPPG yang enggan disebutkan namanya.
Pihaknya mengaku sudah beberapa kali mengajukan verifikasi, namun belum ada jadwal supervisi dari tim pusat. Ketidakjelasan ini menambah daftar panjang masalah administratif yang menghambat kualitas implementasi program.
Layani MBG Belasan Ribu Dinas Pendidikan Perlu Bertindak Cepat
Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun diminta segera mengevaluasi keberlangsungan program MBG di wilayahnya. Apalagi, belum adanya SLHS bisa berdampak pada akreditasi program dan kredibilitas SPPG di mata pusat.
Penutup
Ketika sistem pendidikan nasional tengah bergerak menuju transformasi lewat program Merdeka Belajar, daerah seperti Madiun menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaannya. Ketiadaan SLHS di seluruh SPPG menjadi alarm keras bahwa reformasi pendidikan butuh pondasi kuat, bukan hanya semangat perubahan. Tanpa supervisi yang layak, ribuan guru bisa gagal mendapatkan penguatan kompetensi yang mereka butuhkan — dan taruhannya adalah kualitas pendidikan anak-anak bangsa.
