Cegah Kebocoran Anggaran: Menteri Iftitah Minta Itjen Lakukan Pengawasan Sejak Program Berjalan
Apa Kabar Magelang— Cegah Kebocoran Anggaran Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menekankan pentingnya pengawasan internal sejak tahap awal pelaksanaan program di kementeriannya. Instruksi ini diberikan agar aliran anggaran dapat dijaga sejak dari perencanaan hingga realisasi, sehingga risiko penyalahgunaan dan kebocoran dapat diminimalisir.
Latar Belakang Instruksi
Pernyataan resmi Iftitah disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Anggaran Kementerian Transmigrasi di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025). Dalam rapat tersebut, Menteri mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan program kementeriannya tidak diukur dari banyaknya temuan masalah, melainkan dari tidaknya ditemukannya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Belum lama ini, laporan penyerapan anggaran kementerian menunjukkan bahwa hingga April 2025, baru sekitar 27,55 persen dari total anggaran yang terserap. Sebagian besar dana yang terserap masih digunakan untuk fungsi manajerial dan belum banyak program yang berjalan secara konkret.
Baca Juga: Konsili Nikea I: Saat Kekaisaran dan Gereja Menyatu di Meja Konsili
Apa yang Diminta Menteri Iftitah dari Itjen dan Lembaga Terkait
Beberapa poin utama instruksi Menteri Iftitah:
Pengawasan dini
Itjen diminta untuk memantau dan mengevaluasi tahapan pelaksanaan program sejak awal: termasuk perencanaan, penunjukan pihak pelaksana, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Pengawasan awal dianggap krusial sehingga potensi kesalahan atau kecurangan dapat diketahui lebih cepat dan dicegah.
Kolaborasi dengan BPKP dan Aparat Penegak Hukum
Iftitah juga meminta agar pengawasan tidak hanya internal, tetapi juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum. Dengan demikian, aspek legalitas dan kepatuhan bisa dijaga secara lebih komprehensif.
Efisiensi dan fokus pada output yang menyentuh masyarakat
Anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang nyata manfaatnya bagi warga transmigrasi, dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Program yang tidak langsung memberi dampak konkret harus dievaluasi agar tidak menjadi sumber pemborosan.
Pengawasan berkelanjutan dan mekanisme kontrol internal yang kuat
Itjen diminta untuk menyusun sistem pengawasan yang terus menerus, bukan hanya audit setelah program selesai. Termasuk didalamnya monitoring, evaluasi periodik, reviu kinerja, dan audit terhadap penggunaan keuangan dan manajemen risiko.
Tantangan yang Mungkin Dihadapi
Beberapa tantangan dalam menerapkan pengawasan sejak tahap program:
Transparansi dan akuntabilitas: masyarakat harus diberi akses informasi agar pengawasan publik juga bisa menjadi tambahan kontrol. Selain itu, temuan pengawasan harus ditindaklanjuti segera agar tidak jadi temuan saja tanpa perbaikan nyata.
Cegah Kebocoran Anggaran Manfaat Jika Instruksi Terlaksana Baik
Terapnya pengawasan sejak program berjalan akan memberikan beberapa manfaat:
Pengurangan risiko kebocoran anggaran: potensi kecurangan, penyimpangan, dan pemborosan bisa diketahui lebih cepat.
Peningkatan kepercayaan publik terhadap kementerian dan pemerintah secara umum, karena penggunaan anggaran terlihat transparan dan tepat guna.
Efisiensi waktu dan biaya: jika masalah ditemukan dini, perbaikan dapat dilakukan lebih cepat sehingga tidak menunggu setelah masalah menjadi besar.
Penutup
Instruksi Menteri Iftitah agar Itjen melakukan pengawasan sejak program berjalan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
